KOTA PEKALONGAN, seputarkendal.com – Sosialisasi penyamaan persepsi antara APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dan APH (Aparat Penegak Hukum) dalam menangani penyalahgunaan wewenang oleh aparat birokrasi yang menimbulkan kerugian digelar di Ruang Amarta, Kamis (08/10). Sosialisasi ini diprakarsai oleh bagian hukum pidana Universitas Diponegoro (Undip) dengan narasumber Prof Dr Nyoman Serikat Putra Jaya selaku guru besar Fakultas Hukum Undip.
Kegiatan sosialisasi penyamaan persepsi antara APIP dan APH secara resmi dibuka oleh Walikota Pekalongan, HM Saelany Machfudz. Dalam sambutannya, Saelany mengapresiasi atas terlaksananya kegiatan ini. “Saya apresiasi kegiatan sosialisasi ini. Semoga ke depannya koordinasi dan sinergi antara APIP dan APH dapat terjalin dalam menindak penyalahgunaan wewenang oleh aparat birokrasi,” ujar Saelany.
Saelany juga mengungkapkan harapan dengan adanya kegiatan ini, yakni dapat menciptakan persepsi yang sama antara APIP dan APH agar dapat membedakan permasalahan yang masuk ke ranah administrasi maupun pidana.
“Jadi ranah administrasi dan pidana harus dipahamkan betul. Ranah administrasi tidak perlu masuk ke ranah hukum, jika permasalahan tersebut benar-benar ranah pidana, silakan diproses,” terang Saelany.
Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Pidana Undip, Prof Dr Pujiyono menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan bentuk pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Undip. “Kegiatan ini sudah kami lakukan di kota-kota lain, ini merupakan bentuk pengabdian masyarakat yang dilakukan Undip kepada masyarakat dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Alhamdulillah kami mendapatkan kesempatan untuk menggelar sosialisasi ini di Kota Pekalongan,” pungkas Pujiyono.(ant)
