BATANG, seputarkendal.com – Mal Pelayanan Publik atau MPP yang baru berjalan dua bulan ini belum banyak diketahui masyarakat Kabupaten Batang. Pasalnya, tidak sedikit warga khususnya yang tinggal dipedesaan tidak tahu adanya pelayaan satu pintu tersebut, mengakibatkan masih banyaknya stand pelayanan publik, dari puluhan instansi yang ada masih sepi dari aktivitas pelayanan Rabu (19/02).
Seperti inilah suasana di Mal Pelayanan Publik yang diresmikan sekitar pertengahan Januari lalu, hanya sedikit counter dari dinas-dinas tertentu saja yang terdapat aktivitas pelayanan terhadap warga. Di MPP sendiri terdapat 23 counter dari dinas terkait yang membuka 329 layanan.
Meski sudah memasuki bulan kedua, adanya pelayanan publik satu atap tersebut belum banyak diketahui oleh warga, bahkan yang tinggal di tengah Kota Kabupaten. Ani misalnya, yang tengah mengurus Pasport tersebut baru tahu adanya MPP setelah diberi informasi dari saudaranya yang merupakan pegawai setempat.
Yang tinggal tak jauh dari lokasi mal pelayanan publik saja nyaris tidak mengetahui, tidak heran kalau yang tinggal di pedesaan kurang begitu mengenalnya. Seperti Muamalu warga Bandar yang tengah mengurus perpanjangan SIM tersebut bingung menyebutnya saat berada di lokasi MPP.
“Saya lagi ngurus perpanjangan SIM tapi ini di tempat apa ya e e e sambil nanya temannya lalu menjawab di Mal Pelayanan Publik,” ucap Muamalu.
Sementara itu Kabid Perijinan DPTSP selaku tuan rumah MPP, Margo Santo mengakui memang masih kurang maksimal dalam melakukan sosialisasi adanya mal pelayanan publik ke seluruh warga Batang. Ini yang menyebabkan masih banyak warga kurang mengetahui keberadaannya.
“Hal tersebut berdampak kurangnya pengunjung pada stand dari dinas terkait,” ungkapnya.
Meskipun begitu sejak mulai dibuka MPP pada23 Januari tersebut secara akumulasi jumlah pengunjung ada kenaikan sampai 20 persen. Pengunjung Mal Pelayanan Publik ramai pengunjung biasanya pada awal pekan. Untuk mengenalkan palayanan publik satu atap tersebut, dirinya akan segera melakukan sosialisai lebih intens dan melibatkan langsung ke pemerintah desa.
“Supaya masyarakat di pedesaan tersebut tidak usah repot lagi harus dari dinas ke dinas lainnya dalam urusan birokrasi, cukup di MPP selesai,” imbuhnya.(ant)
