BATANG, seputarkendal.com – Proses pengembangan proyek strategis nasional Kawasan Industri Terpadu Batang, yang tengah berlangsung hingga saat ini masih banyak menemui masalah, baik bencana maupun terhadap lingkungan sekitar. Tidak hanya itu, pemerintah daerah setempat juga merasa dikangkangi KITB lantaran saat ini sulit berkomunikasi antar lintas sektoral terkait, Jumat (15/10).
Persiapan dalam peembuatan rancangan tatakota di wilayah yang terdampak lokasi Kawasan Industri Proyek Strategis Nasional terus dilakukan. Guna penjaringan isu-isu kewilayahan dan isu pembangangun berkelanjutan strategis di wilayah, perencanaan dalam kegiatan analisis penyusunan konsep RDTR Kawasan perkotaan di Kabupaten Batang terus digodok dengan menghadirkan para pemangku kepentingan, para Kades/ dinas terkait, serta ormas dan LSM.
Lingkup wilayah perencanaan dari pekerjaan analisis dan penyususnan konsep RDTR kawasan perkotaan di Kabupaten Batang khususnya Kecamatan Gringsing dengan luas kurang lebih 5.192,23 hektare yakni meliputi Desa Lebo, Ketanggan, Sentul, Surodadi, Sawangan, Sidorejo, Yosorejo, Kebondalem, Mentosari, Kutosari, Krengseng, Plelen. Di 13 Desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Gringsing tersebut kedepan setelah adanya Proyek Strategis Nasional kawasan industri akan mengalami perubahan.
Sebagaimana yang di katakan oleh Kabid Penataan Ruang DPUTR, Tri Adi Susanto, adanya kawasan industri yang tengah berlangsung proses konstruksi lahan tersebut akan mengubah sosial kultur masyarakat danjuga peta kewilayahan. Namun demikian sangat disayangkan pihak dari managemen KITB sampai saat ini susah diajak komunikasi dengan Pemerintah Daerah. Padahal PSN tersebut sangat penting adanya keterlibatan dari managemen Grand Batang City dalam penyusunan analisis dampak lingkungan di kawasan industri tersebut. Namun Pemerintah Daerah dalam hal ini stake holder terkait terkendala komunikasi meski hanya sebatas koordinasi kegiatan sulit dilakukan.
“Dalam forum diskusi Rencana Detail Tata Ruang yang melibatkan banyak pihak dari tamu undangan yang hadir, dari pihak manajemen KITB tidak mengirimkan delegasi alias tidak ada yang hadir meski sudah diberi undangan resmi, sebagaimanan daftar absen kehadiran tidak ada perwakilan yang memenuhi undangan pemda dalam pembahasan RDTR kawasan industri,” ungkapnya.
Hal senada banyak dikeluhkan oleh instansi lainya khususnya dinas yang berhubungan dengan Proyek Strategis Nasional, juga mengalami kesulitan dalam berkoordinasi dengan manajemen Grand Batang city.(ant)
