KENDAL, seputarkendal.com – Kawasan Industri Kendal sejak diresmikan tahun 2016 oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Namun sejak peresmian hingga saat ini tahun keenam perkembangannya masih belum pesat, bahkan cenderung melambat. Meski masih banyak lahan kosong, Namun gairah Investasi terus menunjukkan Geliat terlihat sudah 75 Tenan mendirikan Perusahaannya di KIK, Jumat (20/05).
Indonesia dan Singapura telah menjalani hubungan bilateral yang baik, sebagai lambang hubungan yang harmonis antara kedua Negara. Ada beberapa proyek yang sedang berjalan yang didukung bersama oleh kedua pemerintah, salah satunya adalah Kawasan Industri Kendal KIK.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Minister for Finance of Singapore atau Menteri Keuangan Singapura Lawrence Wong, Wajar-wajar saja kalau sempat melambat pertumbuhan Tenan di KIK, dikarenakan dalam dua tahun terkahir dunia dilanda Pandemi Covid 19. Dengan perkembangan industri di Kendal selama pandemi hingga sekarang, KIK Kendal atau Kendal Industrial Park untuk menyaksikan kemajuan kawasan industri yang sudah banyak perubahan, Kamis (19/05) .
“Aktivitas di kawasan industri ini berjalan dengan baik, konstruksi berjalan, aktivitas produksi masih berjalan, dan perusahaan masih merekrut pekerja, ini hasil yang sangat impresif,” kata Mr Wong.
Bupati Kendal Dico Mahtado Ganinduto merasa bangga karena menjadi salah satu prioritas dari Negeri Singa. Pasalnya sejak adanya perjanjian bilateral antar kedua Negara RI Singapura perkembangan Kawasan yang sebelumnya sempat stagnan adanya konflik sosial, kini berubah pesat meski ditengah pandemi Covid-19.
“Kemajuan terhadap KIK sendiri tersebut sebagai mana yang terpantau saat ini di Kawasan Industri Kendal sudah bergabung sebanyak 75 perusahaan dari berbagai sektor produksi,”ungkapnya.
Sementara itu Ari Gunawan, Kepala BPSDM Kementerian Perindustrian, menjelaskan saat ini sedang dikembangkan program perjanjian kerjasama yang merupakan program milik Kementerian Perindustrian, bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menciptakan tenaga terampil yang sesuai dengan kebutuhan industri. Perjanjian kerjasama atau link and match program pada dasarnya merupakan program pemerintah yang menghubungkan vokasi dan industri dalam suatu kerangka yang mencakup penyelarasan kurikulum.(ant)
