.gif)
KENDAL, seputarbisnis.id – Ramai Aksi Para Mahasiswa diberbagai daerah sampai saat ini yang tengah menyoroti kebijakan para wakil rakyat yang tidak pro dengan kondisi masyarakat saat ini, membuat Badan Eksekutif Mahasiswa terus melakukan pergerakan. Para anggota BEM yang mengikuti audiensi dengan pihak eksekutif, legislatife, dan yudikatif menyoroti besaran tunjangan perumahan dan Transportasi Angota DPRD yang mencapai Puluhan Juta perbulan tersebut tida relevan.
Para aktifis yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kabupaten Kendal Jawa Tengah dalam mengritisi Pejabat Daerah tidak melakukan aksi parlemen jalan, namun memilih dialogis. Mereka para generasi terpelajar tersebut tengah menyoroti beberapa kebijakan yang dianggap sangat menyaiti hati masyarakat dengan kondisi perekonomian yang tidak stabil dan dihantui kecemasan akibat geopolitik yang masih berlangsung.
Mahasiswa yang tergabung dalam BEM tersebut mengikuti audiensi dihadapan para pimpiman Eksekutif, legislatife, dan Yudikatif berlansung di Gedung Abdi Praja Komplek Kantor Bupati pada Senin (08/09) dengan menyuarakan dan menuntut adanya peninjauan ulang salah satunya terhadap tunjangan perumahan sebesar Rp24.000.000,00 perbulan dan transportasi Rp 12.000.000,00 yang diterima para Anggota DPRD Kendal. Sebagaimana yang disampaikan oleh Najib Anggota BEM Kendal tersebut, mengingat prakteknya dilapangan mereka para anggota wakil rakyat tersebut masih tinggal di rumah dan memiliki kendaraan pribadi, sehingga tunjangan tersebut berpotensi menjadi uang-uang yang tidak jelas atau tambahan terselubung dengan kemasan yang berbeda.
“Selain tidak relevan dengan koondisi perekonomian saat ini, uang tunjangan yang dikemas dengan produk regulasi tersebut berpotensi menjadi uang yang tidak tepat peruntukanya atau uang tambahan teselubung,” katanya.
Ketua DPRD Kendal Mahfud Sodiq menanggapi aksi atau tuntutan dari rekan-rekan BEM sangat berterimakasih ada yang semangat mengawal kinerja para wakil rakyat. Dengan adanya audiensi seperti ini sangat bagus dan konstrutif tidak mengedepankan aksi parlemen jalanan yang cenderung anarki, sehinga menghasilkan dialog yang bagus dan menjadi catatan untuk dimusyawarahkan bersama dengan para anggota DPRD lainya untuk dilakukan kesepakatan bersama dengan mengevaluasi tunjangan yang dimaksud dari tuntutan tersebut.
“dalam waktu dekat ini akan segera melakukan penataan ulang terkait eveluasi anggaran tunjangan perumahan dan transportasi, pantasnya berapa atau ditiadakan untuk dialihkan kegiatan lainya yang lebih bermanfaat untuk masyarakat, semua dikembalikan ke musyawarah,”ujarnya.
Selain tuntutan terkait besaran tunjangan, para anggota BEM tersebut juga mendesak agar adanya keterbukaan iniformasi terkait laporan kinerja hingga transportasi penggunaana tunjangan disampaikanmelalui website resmi yang ada di DPRD Kendak.(ant)
.jpg)
