KENDAL, seputarkendal.com – Miris, peserta BPJS dari warga miskin di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, ditolak rumah sakit milik Pemerintah Daerah, saat tengah memeriksakan anaknya menggunakan surat keterangan tidak mampu. Muhammad Farid Athaillah anak dari pasangan suami istri Wahyudi dan Listiyani warga Desa Brangsong tersebut, mengalami kelumpuhan pada kakinya sudah 7 tahun lamanya, Selasa (12/04).
Muhammad Farid Athaillah tengah dalam bopongan ayahnya bernama Wahyudi dan Listiyani yang merupkan ibu dari penderita kelumpuhan kaki tidak mampu menahan badannya, bahkan kalau jalan selalu merangkak. Keluarga kecil yang tinggal di RT 23 RW 8 Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal tersebut, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang dibutuhkan anaknya, orang tuanya harus melunasi tunggakan biaya BPJS sebesar Rp9 juta.
Muhammad Farid Atallah, 8, mengalami keterbatasan fisik, anak semata wayangnya tak bisa berjalan normal seperti anak-anak pada umumnya. Farid yang kini duduk di bangku kelas 1 Sekolah Dasar Brangsong 02, hanya bisa merangkak karena ada kelainan di kakinya. Tiap hari ibunya menggendong anaknya sekolah dan mendampinginya. Ayah Farid sebagai buruh serabutan sudah berusaha kemana mana agar anaknya bisa sembuh. Namun demikian Wahyudi mengaku hanya diobati alternatif seperti pijat saraf. Untuk berobat ke dokter tidak punya biaya.
“Namun saat berobat ke rumah sakit mengalami penolakan karena masih memiliki tunggakan iuran BPJS, sebelumnya sudah mendaftarkan keluarganya dalam program BPJS mandiri kelas III saat putranya masih dalam kandungan, Farid lahir pada 2014 di sebuah rumah sakit secara prematur,” kata Wahyudi.
Pemerintah bisa membantu agar mendapatkan BPJS yang dibiayai pemerintah sehingga bisa memeriksakan anaknya, sedangkan Muhammad Farid minta agar bisa jalan menggunakan sepatu ortopedi.
Muhammad Farid Atallah mengatakan untuk berjalan normal sangat sulit dan hanya bisa merangkak. Dia ingin sekali supaya kakinya bisa normal jalan dan bermain dengan teman-teman di sekolah dan di rumah.
“Saya berharap supaya bisa berjalan normal untuk belajar di sekolah tidak lagi digendong bisa berjalan sendiri,”pintanya.
Kepala Desa Brangsong Asnawi saat dikonfirmasi mengaku tidak ada laporan dari staf atau perangkatnya sehingga tidak tahu. Saat ini pihak desa sudah mengajukan sekitar 500 BPJS warga yang menunggak maupun tidak mampu bayar untuk diajukan dibayar pemerintah.
“Semua warga tetap kita layani, karena pengajuan BPJS butuh proses , sehingga kalau ada warga yang mau menggunakan BPJS belum bisa dikarenakan sekarang masih dalam proses,”ujarnya.
Namun sangat disayangan, dari Pemerintah Desa juga terkesan kurang perhatian, pasalnya ada warga yang kurang mampu mau berobat tidak bisa, namun tidak segera mengambil kebijakan, agar warganya bisa berobat.(ant)
