Home Headline Pemkot Pekalongan Raih Opini WTP ke-10 berturut-turut dari BPK RI

Pemkot Pekalongan Raih Opini WTP ke-10 berturut-turut dari BPK RI

7
0
Walikota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid didampingi Ketua DPRD Azmi Basyir menerima LHP LKPD dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

PEKALONGAN – SeputarBisnis.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas  Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Opini WTP ini merupakan yang ke 10 kalinya secara berturut-turut sekaligus menegaskan komitmen dan konsistensi pemerintah kota dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Menurut Wali Kota Pekalongan H. Achmad Afzan Arslan Djunaid Opini WTP yang ke 10 kalinya secara berturut – turut ini adalah bukti kerja keras Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Pekalongan. “Opini WTP ke-10 ini adalah buah dari kerja keras seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Pekalongan. Ini bukan sekadar penghargaan, melainkan wujud tanggung jawab kami kepada publik atas pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan Ir. Anita Heru Kusumorini, M.Sc menambahkan bahwa capaian ini tidak lepas dari berbagai strategi dan langkah teknis yang diterapkan secara konsisten. Di antaranya penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang tepat dan menyeluruh, pelaksanaan rekonsiliasi dan verifikasi data keuangan secara periodik, serta penguatan pengendalian internal di setiap unit kerja. “Pengelolaan keuangan di Kota Pekalongan tidak hanya berbasis sistem, tetapi juga didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kami rutin menyelenggarakan pelatihan bagi ASN pengelola keuangan agar mampu mengikuti perkembangan regulasi dan teknologi,” jelasnya.

Tak hanya itu, penggunaan sistem informasi keuangan yang terintegrasi juga dinilai turut berkontribusi besar. Dengan sistem ini, proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan dapat dilakukan secara efisien dan minim kesalahan. Pemkot Pekalongan juga aktif melakukan tindak lanjut terhadap temuan audit BPK di tahun-tahun sebelumnya.

Salah satu aspek yang paling disorot dalam audit tahun ini adalah keterbukaan dan transparansi pengelolaan keuangan. Pemkot Pekalongan secara berkala memublikasikan laporan keuangan melalui berbagai media sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Dengan raihan ini, Kota Pekalongan bergabung bersama jajaran daerah di Indonesia yang mampu mempertahankan opini WTP selama satu dekade. Ke depan, Pemkot berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan perbaikan demi memperkuat tata kelola keuangan dan pelayanan publik yang lebih baik. (ngs)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here