KAJEN, seputarkendal.com – Dugaan adanya beberapa desa fiktif di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana diberitakan sejumlah media akhir-akhir ini, Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mendorong agar dilakukan verifikasi desa di seluruh wilayah Republik Indonesia.
“Ada 15 desa yang diduga fiktif dan tersebar di beberapa provinsi. Kebanyakan berada di Luar Jawa. Harapannya, ke depan, tidak ada desa fiktif, terlebih di Kabupaten Pekalongan,” tutur Wamendes PDTT, Budi Arie Setiadi saat meninjau Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, pada Kamis (07/11) pagi.
Untuk mengantisipasi adanya desa fiktif, menurutnya, sekarang ini ada sistem keuangan desa yang transparan. Sistem yang transparan, semuanya terukur dan terpantau. Pengawasan dana desa, menurut Budi Arie Setiadi, harus berbasis pada keterlibatan masyarakat. “Masyarakat harus mengawasi penggunaan dana desa. Rakyat sekarang sudah cerdas, semua sudah transparan, “ ujarnya.
Dari hasil perjalanannya meninjau beberapa daerah, pihaknya melihat dana desa secara umum memberi manfaat bagi kemajuan desa. Jika masih ada persoalan, maka harus kita benahi bersama.
Lebih lanjut wamen mengutarakan, pembangunan dan keadilan sosial harus menyentuh seluruh masyarakat Indonesia. Namun kondisi APBN yang terbatas, menurut wamen, perlu dicari sumber lain dan perlu keterlibatan berbagai pihak dalam pembangunan.
Plt Kepala Desa Mulyorejo Muhadiyono dalam kesempatan tersebut menyampaikan permasalahan yang dihadapi desanya yang memiliki luas wilayah 72,38 hektare. Permasalahan tersebut yakni adanya genangan air rob yang semakin tahun semakin meningkat debit airnya.
“Air rob Mulyorejo bermula dari 2006 sampai sekarang. Terakhir kondisi di wilayah ini, pada Januari 2019 genangan air tinggi sekali. Dalam kurun waktu 2015-2019 rob mengalami kenaikan sekitar 31 %,” ungkap Plt Kades Mulyorejo Muhadiyono.
Wakil Bupati Pekalongan Hj Arini Harimurti dalam sambutan saat menerima kunjungan rombongan Wamendes PDTT menyatakan terima kasih atas kunjungan wamen. Karena, menurutnya, dengan kunjungan ini, pihak kementerian bisa melihat langsung kondisi Kabupaten Pekalongan khususnya Desa Mulyorejo. Harapannya, dengan adanya kegiatan ini, maka program- program dari pusat dapat bersinergi dengan program-progam dari daerah.
“Kami harapkan nanti ada sinergitas, apa yang akan dilakukan pemkab, apa yang diprogramkan desa, apa yang diprogramkan pusat, termasuk tidak hanya dana-dana pemerintah, barangkali dana-dana dari swasta, apakah itu dari CSR, atau yang lain, nanti bisa kita sinergikan,” tutur Arini.
Menurut Arini, desa adalah produsen kehidupan, produsen pangan, berupa padi, paternakan, mungkin perikanan. Desa juga menjadi produsen oksigen yang baik. Oleh karena itu, lanjutnya, apabila desa dikelola dengan tepat, maka tentu saja pembangunan menjadi seimbang antara desa dengan kota maupun Pemerintah Pusat.
“Oleh karena itu, harapan kami pembangunan desa ini, hendaknya betul-betul tepat sesuai kebutuhan dan kondisi lingkungan yang ril”, ungkap Arini.
Dalam kegiatan kunjungan Wamen tersebut tampak hadir Kepala Dinas PMD PPPA Kabupaten Pekalongan, M. Afib, Camat Tirto beserta unsur forkopimcam, unsur pemerintah dan non pemerintah serta masyarakat Desa Mulyorejo.(ant)
