KENDAL, seputarkendal.com – Komisi D DPRD Kendal dan para kepala Puskesmas se-Kendal tadi siang (14/11) menggelar pertemuan di gedung dewan. Sebanyak 30 kepala Puskesmas hadir didampingi Kepala Dinas Kesehatan Ferinando Rad Bonay.
Para kepala Puskesmas mengeluhkan minimnya dana yang diterima pemkab. Meski sudah menjadi badan layanan umum daerah (BLUD) puskesmas belum mampu mengelola dana sendiri.
Kepala Dinkes Ferinando Rad Bonay menilai meski menjadi BLUD Puskesmas tidak bisa disamakan dengan RSUD. Sebab puskesmas tak hanya mengobati orang sakit tapi juga berpartisipasi di bidang lain. Dia menyebut keluarga berencana, posyandu dan lain-lain.
“Kalau rumah sakit kan hanya mengobati orang sakit jadi lebih mudah,” ujar Feri.
Lebih lanjut Feri mengaku berdasarkan perhitungannya seluruh puskesmas hanya mampu menyediakan sebesar Rp5 miliar. Padahal kebutuhan selama satu tahun mencapai Rp12 miliar lebih. Sehingga masih kurang sekitar Rp7 miliar lebih.
Kekurangan itu akan dimintakan ke pemkab dengan cara menaikkan biaya kunjungan. Selama ini biaya kunjungan sebesar Rp2 ribu. Biaya itu sudah berlaku sejak 2006 silam. Karena itu pihaknya mengusulkan biaya kunjungan naik menjadi Rp10 ribu.
“Walau naik pasien tidak perlu bayar karena semuanya sudah ditanggung pemkab lewat APBD,” ujar Feri.
Besarnya kekurangan biaya itu karena puskesmas juga harus menanggung biaya para karyawan non PNS yang berjumlah sekitar 500 orang. Mereka ada yang menjadi office boy, sopir, dan tukang masak.
Sementara itu anggota Komisi D DPRD Aribowo mengatakan pihaknya akan segera mengunjungi puskesmas untuk mengetahui kondisi sebenarnya. (nal)
